Sutan menekankan, dalam tradisi dan kultur Partai Golkar, setiap kader wajib menjunjung tinggi disiplin organisasi serta menghormati garis komando partai. Karena itu, keputusan mundur dipandang sebagai langkah etis untuk menjaga marwah dan soliditas internal.
“Dalam Partai Golkar, loyalitas kepada keputusan organisasi adalah harga mati. Saya tidak ingin ada kesan bahwa panitia berjalan di luar garis kebijakan DPD I. Karena itu, lebih baik saya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisatoris,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa secara teknis, seluruh persiapan Musda sebenarnya telah rampung dan siap dilaksanakan. Namun, keputusan penundaan dari DPD I menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diabaikan.
“Secara kesiapan, kami sudah sangat siap. Tapi ketika ada keputusan resmi dari DPD I, maka tidak ada ruang untuk tafsir lain. Kita harus patuh, demi menjaga kehormatan dan wibawa partai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sutan menegaskan dirinya tidak lagi memiliki keterkaitan dengan agenda Musda, termasuk jika ada pihak-pihak yang tetap berencana melaksanakan kegiatan tersebut.
“Dengan sikap ini, saya sudah berlepas tangan. Kalau ada agenda lain terkait Musda, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Silakan ditanyakan kepada pihak DPD II atau pihak lain yang menginisiasi,” katanya.
Menurutnya, menjaga marwah partai jauh lebih penting daripada mempertahankan posisi dalam kepanitiaan.
“Bagi saya, jabatan itu hanya amanah sementara. Tapi menjaga kehormatan dan persatuan partai adalah hal yang utama,” ucapnya.
Penundaan Musda yang diikuti pengunduran diri ketua panitia menjadi sinyal kuat adanya dinamika internal yang berkembang di tubuh Partai Golkar Kota Ambon.
Musda sendiri merupakan forum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan serta konsolidasi organisasi di tingkat daerah. Karena itu, setiap keputusan yang diambil memiliki implikasi besar terhadap masa depan partai.
Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait jadwal baru pelaksanaan Musda X Golkar Kota Ambon maupun komposisi kepanitiaan selanjutnya. Namun, seluruh tahapan dipastikan tetap akan mengacu pada mekanisme dan arahan resmi dari DPD I Partai Golkar Maluku. (YM)
